Kelompok ahli yang ditunjuk oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa untuk memberi nasihat kepada pemerintah Afrika Selatan tentang bagaimana menyelesaikan masalah land reform, restitusi, dan redistribusi mempresentasikan laporan akhirnya pada Selasa, 11 Juni, kata presiden negara itu.
Hak atas tanah adalah salah satu masalah paling mendesak di Afrika Selatan lebih dari dua dekade setelah berakhirnya kebijakan pemerintah apartheid.
Tahun lalu, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa mengusulkan amandemen konstitusi yang akan memungkinkan pemerintah untuk mengasingkan tanah tanpa kompensasi.
Rencana disetujui oleh parlemen pada bulan Desember, dan rancangan undang-undang tentang reformasi pertanahan harus dibahas kembali. Laporan kelompok penasehat akan menjadi kunci seperti apa hukum pertanahan final nantinya.
Aspek politik yang dipelajari oleh komisi termasuk tingkat dukungan keuangan yang diberikan kepada petani baru, kompensasi kepada pemilik lahan saat ini di tanah target, dan apa bentuk kepemilikan atau rezim sewa yang akan digunakan.
Untuk menjadi hukum, reformasi yang diusulkan harus melalui kedua majelis parlemen dan kemudian disetujui oleh presiden. Belum jelas berapa lama proses ini akan berlangsung.